Undian Nomor Urut Kandidat

Kosmas Damianus Olla/Penulis

Hari Jumat tanggal 21 September 2018 lalu tepat pukul 21.00 WITA, publik Indonesia kembali menyaksikan [secara live melalui beberapa stasiun televisi] bagian momentum bersejarah persiapan perhelatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024.

Pasangan Calon Presiden [Capres] dan Wakil Presiden [Cawapres]; Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menghadiri undangan penarikan undian nomor urut kandidat Capres-Cawapres di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau Kantor KPU Pusat.

Hasilnya pasangan Jokowi-Ma’ruf mendapat Nomor Urut 1 dan pasangan Prabowo-Sandiaga mendapat Nomor Urut 2. Hasil tersebut disambut tepuk tangan dan euforia koalisi partai pendukung, tim sukses dan relawan pendukung masing-masing pasangan kandidat Capres dan Cawapres.

Di moment tersebut masing-masing kandidat Capres-Cawapres diberi kesempatan menyampaikan pidato singkat berupa arahan dan himbauan kepada seluruh rakyat Indonesia yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden serta Wakil Rakyatnya pada tahun 2019 mendatang.

Termasuk kepada koalisi partai pendukung dan tim sukses serta relawan pendukung yang akan berperan vital dalam kampanye politik memenangkan masing-masing kandidatnya.

Beberapa poin dari isi pidato antara lain; pertama, pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 adalah momentum adu kontestasi program, gagasan, ide, rekam jejak, adu prestasi. Kedua, pemilu adalah momentum mencari yang terbaik untuk bangsa, bukan mencari kekurangan masing-masing. Ketiga, pentingnya pemilu yang damai.

Jangan ada cemooh dan saling menjelekan mengingat bangsa ini menganut etika ke-Indonesia-an. Semua pihak perlu bersikap tenang dan tidak emosional serta harus mampu menahan diri [Harian Umum TIMEX, Sabtu 22/09/2018].  Hemat penulis konten pidato para kandidat cukup menarik perhatian publik.

Terutama komitmen awal mereka untuk menjamin pelaksanaan pesta demokrasi PILPRES dalam kesantunan dan beretika dengan mengedepankan penghargaan terhadap nilai persatuan dan kesatuan serta persaudaraan dalam keberagaman.

Bercermin pada sejarah Pilpres Indonesia tentu isi pidato tersebut merupakan awal yang menyejukan dan patut diacungi jempol. Bahkan dapat dikatakan contoh sebuah sikap politik berkelas dari para elit politik Indonesia yang perlu diteladani. Khususnya oleh para politisi di tingkat Daerah baik yang senior maupun yang junior di panggung politik.

Sebab publik Indonesia tentu mencatat ini merupakan mega pertarungan politik jilid II Capres Jokowi dan Prabowo setelah pertarungan pertama mereka di Pilpres tahun 2014 lalu, dimana Jokowi-Jusuf Kala akhirnya keluar sebagai pemenang dengan jumlah perolehan suara sebanyak 53,15% atau 70.633.576 suara dari Prabowo-Hatta Rajasa yang memperoleh 46,85% atau 62.262.844 suara. Jokowi unggul 8.370.732 suara atas Prabowo [https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140722_kpu_hasil_pilpres].

Dari fakta historis tersebut banyak pengamat politik telah memprediksi PILPRES kali ini akan menjadi pertarungan politik paling seru dan sengit di pentas akbar perpolitikan Indonesia karena mempertemukan dua rival lama dengan kekuatan dukungan besar untuk memenangkan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 mendatang.

Masing-masing kubu tentu akan berjuang dengan beragam strategi kampanye politik terbaik mereka ‘di lapangan’ guna memenangkan hati pemilih [=rakyat].

Artinya dapat diprediksi suhu politik di tingkat bawah [=masyarakat] akan sangat seru dan dinamis. Bahkan tidak menutup kemungkinan berpotensi ada “gesekan” jika lepas dari kontrol partai politik atau para elit politik pendukung masing-masing kandidat, KPU dan PANWASLU maupun POLRI sendiri sebagai institusi penegak hukum. Sebab masing-masing kandidat memiliki tim sukses dan relawan pendukung yang kuat dan fanatik.

Tentu publik Indonesia mengharapkan situasi  PILPRES yang demokratis, aman dan damai, kemudian berdampak signifikan terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hemat penulis content pidato para kandidat Capres-Cawapres di momentum penarikan nomor undian tersebut menjadi referensi pelaksanaan proses pesta demokrasi PILPRES dan PILEG tahun 2019 secara aman dan damai.

Pesan Moral Dibalik Isi Pidato

Ada beberapa pesan moral yang perlu digaris bawahi dari isi pidato para Kandidat Capres dan Cawapres; pertama, nilai kompetisi. PILPRES maupun PILEG adalah kompetisi politik untuk menjaring pribadi-pribadi terbaik dan berkualitas yang akan memimpin Negara Indonesia lima tahun ke depan.

Dalam konteks ini rakyatlah yang menilai dan menentukan siapa yang tepat dan layak memimpin atau mewakili aspirasi mereka untuk pembangunan Indonesia yang berkeadilan sosial.

Oleh karena itu semua kandidat dituntut mampu menunjukkan kualitasnya kepada publik sebagai referensi obyektif publik Indonesia dalam memilih dan menentukan siapa pemimpin negaranya atau  siapa wakil rakyatnya.

Kedua, nilai sportifitas. PILPRES dan PILEG sebuah ajang kompetisi terhormat dan sangat bermartabat lagi berwibawa. Dikatakan terhormat dan bermartabat serta berwibawa karena ia menampilkan suatu proses demokrasi yang jujur, adil dan transparan serta benar dan obyektif, lagi kredibel dan terpercaya.

Oleh karena itu ia harus bersih dan bebas dari segala macam kecurangan sehingga yang dihasilkan benar-benar figur terbaik untuk memimpin atau menyuarakan aspirasi pembangunan bangsa dan negara ke depan.

Ketiga, persatuan dan kesatuan. Benar bahwa PILPRES atau PILEG mengandung spirit kompetisi yang sering menampilkan perbedaan in-group dan out-group pendukung masing-masing kandidat.

Namun berbeda tidaklah berarti bermusuhan atau putus hubungan komunikasi dan persaudaraan. Apalagi sampai pada tindakan anarkis. Silaturahmi persatuan dan kesatuan bangsa tetap dijaga dan dirawat dalam bingkai nilai-nilai budaya ke-Indonesia-an dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semua pihak harus saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan serta tetap menjaga persatuan dan persaudaraan dalam semangat kenegaraan dan kebangsaan yang plural dan dinamis.

Keempat, bonum communae [kesejahteraan rakyat]. Kompetisi PILPRES dan PILEG tahun 2019 tidak boleh kehilangan orientasi atau hakikat utamanya itu sendiri yakni untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kompetisi PILPRES dan PILEG yang menghasilkan pemimpin negara atau wakil rakyat menjadi absurd jika tidak berorientasi pada kemajuan pembangunan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Relevansinya Terhadap Praktik Kampanye Politik

Kampanye politik Capres-Cawapres dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat [DPR RI, DPD, DPRD] tahun 2019-2024 telah resmi dimulai sejak Minggu tanggal 23 September 2018. Dengan itu para kandidat dan tim sukses serta relawan pendukung telah memiliki legitimasi hukum untuk melakukan kampanye politik secara terbuka sepanjang 6 bulan ke depan, terhitung 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Dalam kaitan dengan itu petikan pesan moral isi pidato CAPRES-CAWAPRES tersebut memiliki sejumlah relevansi penting bagi pelaksanaan praktek kampanye kandidat Capres-Cawapres maupun Calon Anggota Dewan di masyarakat:

Pertama, PEMILU Presiden dan Wakil Presiden serta Wakil Rakyat merupakan momentum politik lima tahunan. Sesudahnya masyarakat tetap hidup bersama dalam komunitas yang sama sebagai saudara.

Oleh karena itu semua elemen masyarakat perlu waspada dan menghindari praktek black campain [kampanye hitam] yang merugikan masing-masing kandidat peserta PEMILU dan masyarakat itu sendiri. PEMILU bukan momentum untuk saling menjatuhkan atau saling menjelekan diantara para kandidat dan tim sukses serta relawan pendukung dengan menjual isu suku dan agama serta ras [SARA] yang membentuk dikotomi serta memecah belah masyarakat.

Kampanye politik adalah media sosialisasi kualitas kandidat yakni moralitas kepribadian, ide, gagasan dan rekam jejak prestasi kandidat pemimpin dan calon Wakil Rakyat. Oleh karena itu kampanye politik perlu dilakukan dalam kesantunan yang mengutamakan penghargaan terhadap martabat kemanusiaan dan menjunjung tinggi persatuan dan persaudaraan sebuah komunitas masyarakat.

Kedua, PEMILU bukan momentum bagi-bagi hadiah seperti tokoh Sinter Klaus di momen Natal. Praktek ini mengelabui obyektifitas masyarakat pemilih dalam menentukan pilihan. Bahkan tidak memberi edukasi politik yang cerdas kepada masyarakat dan tidak berdampak pada pembangunan masyarakat itu sendiri.

Jika sampai terjadi demikian maka itu sama dengan pembiaran terhadap investasi korupsi di masa depan ketika sang calon pemimpin atau calon Wakil Rakyat sudah berada di tahta kekuasaan atau di parlemen. Oleh karena itu praktek demikian perlu dihentikan dan bila perlu ditiadakan.

Ketiga, setiap bentuk kampanye politik harus dilaksanakan dalam koridor dan pengawasan pihak penyelenggara Pemilu yakni KPU dan PANWASLU sebagaimana tertuang dalam peraturan KPU RI nomor 946/PP.08-SD/06/VIII/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2018, sesuai hak KPU berdasarkan pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

Keempat, menjawab poin pertama, kedua,ketiga, maka perlu ada bangunan sinergi yang kuat antara KPU dan PANWASLU serta POLRI dan seluruh elemen masyarakat [mulai dari tingkat RT dan RW hingga Dusun di Desa dan BPD] dalam tanggungjawab bersama mengawal jalanya proses Pemilu. Khususnya jalannya praktek kampanye politik di masyarakat guna menjamin praktek kampanye politik yang jujur dan transparan serta bernilai edukatif di masyarakat.

Dalam kaitan dengan itu pihak penyelenggara PEMILU baik KPU maupun PANWASLU dan POLRI perlu memikirkan strategi people led election watch [pengawasan Pemilu berbasis masyarakat memimpin].

People led election watch adalah sebuah strategi penguatan peran masyarakat dalam mengawal jalannya proses pelaksanaan pemilu berbasis inisiatif dan sumber daya masyarakat. Kongkritnya dengan memperkuat ‘imun’ masyarakat pemilih, khususnya stakeholders di desa/kelurahan [RT, RW, Dusun, Organisasi Pelajar/Mahasiswa, Organisasi Orang Muda].

Terutama dengan pengetahuan tentang aturan-aturan atau landasan hukum pelaksanaan Pemilu. Termasuk pengetahuan tentang teknis  pelaksanaan kampanye politik dan strategi mencegah black campaign.

Dengannya pengawalan proses pelaksanaan PEMILU, khususnya praktek kampanye politik tidak hanya semata-mata tugas dan wewenang KPU dan PANWASLU serta POLRI tetapi juga tugas dan tanggungjawab seluruh warga masyarakat yang adalah pemberi dan pemegang mandat tertinggi demokrasi.  Strategi people led election watch lebih menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kampanye yang jujur dan adil di masyarakat.

Dengan demikian kampanye politik menuju PEMILU tahun 2019 mendatang dapat berjalan dalam proses yang benar-benar berkualitas untuk kemudian memberi output yang berkualitas serta berdampak pada kemajuan pembangunan bangsa dan negara. Jika demikian maka cita-cita negara pada bonum communae atau kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia semakin terwujud. (*)

Oleh. Kosmas Damianus Olla
Penulis adalah Warga Kabupaten Kupang, Tinggal di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here